No StarNo StarNo StarNo StarNo Star | Nov 7 2011, 7:50 AM | Print
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (PERKABAN) Nomor 7 Tahun 2007
 

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2007
TENTANG
PANITIA PEMERIKSAAN TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
  1. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan yang berhubungan dengan permohonan hak dan pengakuan hak atas tanah telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992 tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah;
  2. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, mengakibatkan perubahan struktur dan organisasi di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional maupun di Kantor Pertanahan, sehingga perlu dilaksanakan penyesuaian terhadap Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Panitia Pemeriksaan Tanah;

Mengingat:
  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatangunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
  6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
  7. Keputusan Presiden Nomor 98/M tentang Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional;
  8. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pendaftaran Tanah;
  9. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara;
  10. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
  11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
  12. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PANITIA PEMERIKSAAN TANAH.


BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

  1. Panitia Pemeriksaan Tanah A yang selanjutnya disebut “Panitia A” adalah panitia yang bertugas melaksanakan pemeriksaan, penelitian dan pengkajian data fisik maupun data yuridis baik di lapangan maupun di kantor dalam rangka penyelesaian permohonan pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah Negara, Hak Pengelolaan dan permohonan pengakuan hak atas tanah.
  2. Panitia Pemeriksaan Tanah B yang selanjutnya disebut “Panitia B” adalah panitia yang bertugas melaksanakan pemeriksaan, penelitian dan pengkajian data fisik dan data yuridis baik di lapangan maupun di kantor dalam rangka penyelesaian permohonan pemberian, perpanjangan dan pembaharuan Hak Guna Usaha.
  3. Tim Peneliti Tanah yang selanjutnya disebut “Tim Peneliti” adalah tim yang bertugas melaksanakan pemeriksaan, penelitian dan pengkajian data fisik dan data yuridis baik di lapangan maupun di kantor dalam rangka penyelesaian permohonan pemberian hak atas tanah-tanah Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
  4. Petugas Pemeriksaan Tanah yang selanjutnya disebut “Petugas Konstatasi” adalah petugas yang melaksanakan pemeriksaan data fisik maupun data yuridis baik di lapangan maupun di kantor dalam rangka pemberian hak atas tanah yang berasal dari tanah yang sudah pernah terdaftar dan perpanjangan serta pembaharuan hak atas tanah, kecuali Hak Guna Usaha.
  5. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi.
  6. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

BAB II
PANITIA PEMERIKSAAN TANAH A

Pasal 2

  1. Pemeriksaan, penelitian dan pengkajian oleh Panitia A dilaksanakan untuk memperoleh kebenaran formal atas data fisik dan data yuridis dalam rangka pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah Negara, Hak Pengelolaan dan permohonan pengakuan hak atas tanah.
  2. Mengenai kebenaran materiil dari warkah/berkas yang diajukan dalam rangka permohonan/ pengakuan hak sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemohon.

Pasal 3

  1. Susunan keanggotaan Panitia A terdiri dari Ketua merangkap Anggota, Wakil Ketua merangkap Anggota, Anggota, dan Sekretaris bukan Anggota.
  2. Penunjukkan pejabat dan/atau staf sebagai Panitia A ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan.
  3. Penunjukan Kepala Kantor Pertanahan atas pejabat dan/atau staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada tugas pokok dan fungsi, keahlian, pengalaman dan/atau kemampuan dari yang bersangkutan.
  4. Ketua Panitia A menunjuk sebanyak 3(tiga) orang anggota yang bertugas ke lapangan sedangkan anggota yang lainnya bertugas di kantor.
  5. Kepala Desa/Lurah atau perangkat Desa/Kelurahan yang menjadi anggota Panitia A ikut serta secara langsung ke lapangan.

Pasal 4

  1. Panitia A dapat dibentuk lebih dari 1(satu) panitia, sesuai dengan kebutuhan dan keberadaan pejabat/staf masing-masing Kantor Pertanahan.
  2. Dalam hal diperlukan karena kebutuhan pelayanan, Kepala Kantor Pertanahan dapat mengusulkan kepada Kepala Kantor Wilayah untuk meminta tenaga dari Kantor Pertanahan yang lain atau staf Kantor Wilayah dalam 1 (satu) wilayah provinsi.
  3. Dalam hal diperlukan karena kebutuhan pelayanan, Kepala Kantor Wilayah dapat memohon tenaga kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan pembentukan Panitia A pada Kantor Pertanahan.
  4. Dalam rangka pengadaan tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dapat menugaskan staf dari Kantor Wilayah lain untuk ditugaskan pada provinsi yang membutuhkan.

Pasal 5

Panitia A dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan.

Pasal 6

  1. Panitia A mempunyai tugas :
    1. mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah Negara, Hak Pengelolaan, dan permohonan pengakuan hak atas tanah;
    2. mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya;
    3. mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan/keadaan tanah serta batas-batas bidang tanah yang dimohon;
    4. mengumpulkan keterangan/penjelasan dari para pemilik tanah yang berbatasan;
    5. meneliti kesesuaian penggunaan tanah yang dimohon dengan Rencana Tata Ruang Wilayah setempat;
    6. membuat hasil laporan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Lapang;
    7. melakukan sidang berdasarkan data fisik dan data yuridis hasil pemeriksaan lapang termasuk data pendukung lainnya; dan
    8. memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan hak atas tanah, yang dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah yang ditandatangani oleh semua Anggota Panitia A.
  2. Dalam hal terdapat anggota yang tidak bersedia menandatangani Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, Panitia A membuat catatan pada Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A mengenai penolakan/keberatan dimaksud.
  3. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A yang tidak ditandatangani oleh salah satu anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mengurangi keabsahan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A.

Pasal 7

  1. Jangka waktu penyelesaian tugas Panitia A paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya Surat Tugas.
  2. Mengingat kondisi geografis daerah atau adanya kondisi memaksa (force majeure) maka jangka waktu penyelesaian tugas Panitia A dapat ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan.

Pasal 8

Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A menjelaskan :

  1. uraian atas hak yang akan ditetapkan;
  2. uraian atas data pendukung berkas permohonan;
  3. dasar hukum atas penetapan hak;
  4. uraian dan telaahan atas subyek hak;
  5. uraian dan telaahan atas obyek hak;
  6. analisa hak atas tanah yang akan ditetapkan; dan
  7. kesimpulan.

Pasal 9

Bentuk dan isi Berita Acara Pemeriksaan Lapang dan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A sesuai dengan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini

Pasal 10

Panitia A bertanggung jawab secara yuridis administratif atas isi dari Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A.

BAB III
PANITIA PEMERIKSAAN TANAH B

Pasal 11

  1. Pemeriksaan, penelitian dan pengkajian oleh Pnitia B dilaksanakan untuk memperoleh kebenaran formal atas data fisik dan data yuridis dalam rangka penyelesaian permohonan pemberian, perpanjangan dan pembaharuan Hak Guna Usaha.
  2. Mengenai kebenaran materiil dari warkah/berkas yang diajukan dalam rangka permohonan hak sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemohon.

Pasal 12

Susunan keanggotaan Panitia B terdiri dari :

  1. Kepala Kantor Wilayah, sebagai Ketua merangkap Anggota;
  2. Kepala Bidang Survey, Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Wilayah, sebagai Anggota;
  3. Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Wilayah, sebagai Anggota;
  4. Kepala Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan pada Kantor Wilayah, sebagai Anggota;
  5. Kepala Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kantor Wilayah, sebagai Anggota;
  6. Pejabat Kaupaten/Kota yang terkait dan yang bersangkutan, sebagai Anggota;
  7. Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan, sebagai Anggota;
  8. Kepala Dinas/Badan/Kantor Instansi Teknis Provinsi terkait, sebagai Anggota;
  9. Kepala Dinas/Badan/Kantor Kehutanan Provinsi, sebagai (apabila tanah yang dimohon berasal dari pelepasan kawasan hutan atau berbatasan dengan kawasan hutan); dan
  10. Kepala Seksi Penetapan Hak Tanah Perorangan atau Kepala Seksi Penetapan Hak Tanah Badan Hukum atau Kepala Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah pada Kantor Wilayah, sebagai Sekretaris bukan Anggota.

Pasal 13

Panitia B dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 14

  1. Panitia B mempunyai tugas :
    1. mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian, perpanjangan dan pembaharuan Hak Guna Usaha;
    2. mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya;
    3. mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan/keadaan tanah serta batas-batas bidang tanah yang dimohon;
    4. menentukan sesuai atau tidaknya penggunaan tanah tersebut dengan rencana pembangunan daerah;
    5. melakukan sidang berdasarkan data fisik dan data yuridis hasil pemeriksaan lapangan termasuk data pendukung lainnya; dan
    6. memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan tersebut, yang dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B yang ditandatangani oleh semua Anggota Panitia B.
  2. Dalam hal terdapat anggota yang tidak bersedia menandatangani Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Panitia B membuat catatan pada Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B mengenai penolakan/keberatan dimaksud.
  3. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B yang tidak ditandatangani oleh salah satu anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mengurangi keabsahan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B.

Pasal 15

Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B menjelaskan :

  1. uraian atas hak yang akan ditetapkan;
  2. uraian atas data pendukung berkas permohonan;
  3. dasar hukum atas penetapan hak;
  4. uraian dan telaahan atas subyek hak;
  5. uraian dan telaahan atas obyek hak;
  6. analisa hak atas tanah yang akan ditetapkan; dan
  7. kesimpulan

Pasal 16

Bentuk dan isi Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B sesuai dengan Lampiran III peraturan ini.

Pasal 17

  1. Jangka waktu penyelesaian tugas Panitia B paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya Surat Tugas.
  2. Mengingat kondisi geografis daerah atau adanya kondisi memeksa (force majeure) maka jangka waktu penyelesaian tugas Panitia B dapat ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 18

Panitia B bertanggung jawab secara yuridis administratif atas isi dari Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B.

BAB IV
TIM PENELITI TANAH

Pasal 19

  1. Pemeriksaan, penelitian dan pengkajian oleh Tim Peneliti dilaksanakan untuk memperoleh kebenaran formal atas data fisik dan data yuridis dalam rangka penyelesaian permohonan pemberian hak atas tanah-tanah Instansi Pemerintah.
  2. Mengenai kebenaran materiil dari warkah/berkas yang diajukan dalam rangka permohonan hak sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemohon.

Pasal 20

  1. Susunan keanggotaan Tim Peneliti dari Ketua merangkap Anggota, Wakil Ketua merangkap Anggota, Anggota dan Sekretaris bukan Anggota.
  2. Penunjukan pejabat dan/atau staf Tim Peneliti ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan.
  3. Penetapan Kepala Kantor Pertanahan atas pejabat dan/atau staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada tugas pokok dan fungsi, keahlian, pengalaman dan/atau kemampuan dari yang bersangkutan.
  4. Ketua Tim Peneliti menunjuk sebanyak 2 (dua) orang anggota yang bertugas ke lapangan sedangkan anggota yang lainnya bertugas di kantor.

Pasal 21

Tim Peneliti mempunyai tugas :

  1. mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian Hak Pakai dan Hak Pengelolaan dari Instansi Pemerintah;
  2. mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya;
  3. mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan/keadaan tanah serta batas-batas bidang tanah yang dimohon;
  4. mengumpulkan keterangan/penjelasan dari para pemilik tanah yang berbatasan;
  5. meneliti kesesuaian penggunaaan tanah yang dimohon dengan Rencana Tata Ruang Wilayah setempat;
  6. membuat laporan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Lapang;
  7. melakukan sidang berdasarkan data fisik dan data yuridis hasil pemeriksaan lapangan termasuk data pendukung lainnya; dan
  8. memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan tersebut yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah yang ditandatangani oleh semua anggota.

Pasal 22

  1. Jangka waktu penyelesaian tugas Tim Peneliti paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya Surat Tugas.
  2. Mengingat kondisi geografis daerah atau adanya kondisi memaksa (force majeure) maka jangka waktu penyelesaian tugas Tim Peneliti dapat ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan.

Pasal 23

Risalah Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah menjelaskan :

  1. uraian atas hak yang akan ditetapkan;
  2. uraian atas data pendukung berkas permohonan;
  3. dasar hukum atas penetapan hak;
  4. uraian dan telaahan atas subyek hak;
  5. uraian dan telaahan atas obyek hak;
  6. analisa hak atas tanah yang akan ditetapkan; dan
  7. kesimpulan.

Pasal 24

Bentuk dan isi Berita Acara Pemeriksaaan Lapang dan Risalah Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah sesuai dengan Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan ini.

Pasal 25

Tim Peneliti bertanggung jawab secara yuridis administratif atas isi dari Risalah Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah.

BAB V
PETUGAS KONSTATASI

Pasal 26

  1. Petugas Konstatasi adalah Kepala Kantor Pertanahan.
  2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor Pertanahan selaku Petugas konstatasi dapat menunjuk pejabat eselon IV, eselon V dan staf senior sesuai tugas pokok dan fungsi, keahlian, pengalaman dan/atau kemampuan dari yang bersangkutan sebagai Petugas Konstatasi.
  3. Petugas Konstatasi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah paling banyak 2 (dua) anggota.
  4. Dalam keadaan tertentu Kepala Kantor Pertanahan dapat membentuk 1 (satu) atau lebih Petugas Konstatasi.

Pasal 27

Petugas Konstatasi mempunyai tugas :

  1. mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan hak atas tanah yang berasal dari tanah yang sudah pernah terdaftar, perpanjangan dan pembaharuan hak atas tanah;
  2. mengadakan pemeriksaan dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai keadaan tanah, luas, batas tanahnya dan kepentingan lainnya;
  3. menentukan sesuai atau tidaknya penggunaan tanah tersebut dengan rencana pembangunan daerah;
  4. membuat laporan hasil peninjauan lapangan berdasarkan data fisik dan data yuridis termasuk data pendukung lainnya; dan
  5. memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan tersebut, yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rapport) yang ditandangani oleh Kepala Kantor Pertanahan atau Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 28

  1. Jangka waktu penyelesaian tugas Petugas Konstatasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya Surat Tugas.
  2. Mengingat kondisi geografis daerah atau adanya kondisi memaksa (force majeure) maka jangka waktu penyelesaian tugas Petugas Konstatasi dapat ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan.

Pasal 29

Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rapport) menjelaskan :

  1. uraian atas hak yang akan ditetapkan;
  2. uraian atas data pendukung berkas permohonan;
  3. dasar hukum atas penetapan hak;
  4. uraian dan telaahan atas subyek hak;
  5. uraian dan telaahan atas obyek hak;
  6. analisa hak atas tanah yang akan ditetapkan; dan
  7. kesimpulan.

Pasal 30

Bentuk dan isi Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rapport) sesuai dengan Lampiran VI Peraturan ini.

Pasal 31

Petugas Konstatasi bertanggung jawab secara yuridis administratif atas isi dari Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rapport).

BAB VI
TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN TANAH

Pasal 32

Besarnya tarif pelayanan pemeriksaan tanah oleh Panitia A, Panitia B, Tim Peneliti dan Petugas Konstatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Jika terjadi perubahan tarif pelayanan pemeriksaan tanah, maka terhadap permohonan hak atas tanah yang sudah diterima dan telah dibayar, dikenakan tarif pelayanan pemeriksaan tanah sesuai ketentuan yang lama.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka :

  1. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992 tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah;
  2. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 4 Mei 1992 Nomor 500-1225 perihal Petunjuk Pelaksanaan tentang tata Cara Pengurusan Hak dan Penyelesaian Sertipikat Tanah yang dikuasai oleh Instansi Pemerintah, sepanjang mengenai nomenklatur dan susunan Tim Peneliti;
  3. Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 5 Juli 2006 Nomor 300-1413 perihal Petunjuk Pelaksanaan Mengenai Kegiatan Pelayanan Pertanahan Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, sepanjang mengenai nomenklatur dan susunan Panitia A, Panitia B, tim Peneliti dan Petugas Konstatasi; dan
  4. Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini;

dinyatakan tidak berlaku

Pasal 35

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 11 JULI 2007
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

JOYO WINOTO, Ph.D.



Top