No StarNo StarNo StarNo StarNo Star | Dec 8 2011, 1:39 AM | Print
Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 2 Tahun 1998
 

MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 2 TAHUN 1998
TENTANG
SURVEYOR BERLISENSI

MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,
Menimbang:
  1. bahwa untuk penyelenggaraan pendaftaran tanah diseluruh Indonesia perlu dilakukan pengukuran dan pemetaan kadastral untuk pembuatan kerangka dasar pemetaan, peta dasar, peta bidang tanah dan peta pendaftaran;
  2. bahwa untuk dapat memanfaatkan semua potensi yang ada di masyarakat dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia perlu mengatur pelaksanaan pengukuran dan pemetaan kadastral oleh tenaga pengukuran dan pemetaan non Pemerintah;

Mengingat:
  1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- pokok Agraria ( Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negra Nomor 2043);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;
  4. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG SURVEYOR BERLISENSI


BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

  1. Surveyor berlisensi adalah Surveyor Kadastral dan Asisten Surveyor Kadastral.
  2. Surveyor Kadastral adalah seseorang yang mempunyai keahlian di bidang pengukuran dan pemetaan kadastral dan kemampuan mengorganisasi pekerjaan pengukuran dan pemetaan kadastral, yang diberi kewenangan untuk melakukan pekerjaan pengukuran dan pemetaan kadastral tertentu dalam rangka pendaftaran tanah, baik sebagai usaha pelayanan masyarakat sendiri maupun sebagai pegawai badan hukum yang berusaha di bidang pengukuran dan pemetaan.
  3. Asiten Surveyor Kadastral adalah seseorang yang mempunyai ketrampilan di bidang pengukuran dan pemetaan kadastral yang diberi kewenangan untuk melakukan pekerjaan pengukuran dan pemetaan kadastral tertentu dalam rangka pendaftaran tanah, baik sebagai usaha pelayanan masyarakat sendiri maupun sebagai pegawai badan hukum yang berusaha di bidang pengukuran dan pemetaan.
  4. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang Agraria/Pertanahan

BAB II
RUANG LINGKUP PEKERJAAN SURVEYOR KADASTRAL DAN ASISTEN SURVEYOR KADASTRAL

Pasal 2

  1. Lingkup pekerjaan Surveyor Kadastral dan Asisten Surveyor Kadastral adalah melaksanakan usaha jasa pelayanan kepada masyarakat dengan :
    1. melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sporadi;
    2. melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka pemisahan, pemecahan dan penggabungan bidang tanah
  2. Selain pekerjaan yang merupakan usaha jasa pelayanan yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Surveyor Kadastral dan Asiten Surveyor Kadastral juga berwenang melaksanakan pekerjaan tertentu di bidang pengukuran dan pemetaan sebagai pegawai badan hukum dalam memberikan jasa kepada masyarakat atau Pemerintah di bidang pengukuran dan pemetaan, yaitu :
    1. pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dalam rangka pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sistematik.
    2. pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah yang luasnya lebih dari pada 1000 Ha dalam rangka pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sporadik;
    3. perapatan titik-titik dasar teknik;
    4. pembuatan peta dasar pendaftaran dan peta pendaftaran;
    5. pembuatan peta dasar pendaftaran secara fotogrametris.
  3. Pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
    1. bagi Surveyor Kadastral :
      1. melakukan pengukuran dan pemetaan titik-titik dasar teknik ;
      2. melakukan pengukuran dan pembuatan peta dasar pendaftaran;
      3. melakukan pengukuran dan pemetaan batas-batas bidang tanah bagi pembuatan peta bidang-bidang tanah;
      4. melakukan pembuatan peta pendaftaran;
      5. mensupervisi pekerjaan Asisten Surveyor Kadastral.
    2. bagi Asisten Surveyor Kadastral :
      1. melakukan pengukuran titik-titik dasar teknik;
      2. melakukan pengukuran dan pemetaan batas-batas bidang tanah bagi pembuatan peta bidang-bidang tanah,

Pasal 3

  1. Dalam hal pengukuran batas-batas bidang tanah untuk keperluan pendaftaran tanah untuk pertama kali, maka sebelum melaksanakan pekerjaannya Surveyor Kadastral atau Asiten Surveyor Kadastral :
    1. memeriksa kepentingan pihak yang meminta pengukuran atas tanah yang bersangkutan dengan meminta keterangan tertulis dan foto copy mengenai status hukum bidang tanah tersebut dan surat-surat lainnya yang berkaitan.
    2. melaporkan adanya permintaan pengukuran tersebut kepada Kantor Pertanahan setempat;
    3. mengumpulkan data mengenai bidang tanah yang bersangkutan termasuk kesediaan peta-peta pendaftaran tanahnya pada Kantor Pertanahan.
  2. Kepala Kantor Pertanahan wajib memberikan informasi untuk keperluan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
  3. Pemberitahuan dilaksanakan pengukuran dan permintaan penunjukan batas dilakukan oleh Surveyor Kadastral atau Asisten Surveyor Kadastral.
  4. Pengukuran bidang tanah yang dimohon dilakukan berdasarkan penunjukan batas oleh yang bersangkutan yang sudah disetujui oleh pemilik bidang-bidang tanah yang berbatasan.
  5. Dalam melaksanakan tugasnya Surveyor Kadastral dan Asiten Surveyor Kadastral mendapat bimbingan dan pengawasan teknis dari Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 4

  1. Gambar ukur hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ditanda tangani :
    1. oleh Surveyor Kadastral dalam hal jasa pelayanan pengukuran diberikan oleh badan hukum atau Surveyor Kadastral, atau
    2. oleh Asisten Surveyor Kadastral dalam hal jasa pelayanan pengukuran diberikan oleh Asisten Surveyor Kadastral.
  2. Gambar ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kantor Pertanahan untuk disahkan oleh pejabat Badan Pertanahan Nasional yang berwenang dengan disertai dokumen-dokumen pendukungnya.
  3. Apabila hasil pengukuran batas bidang-bidang tanah tersebut tidak memenuhi persyaratan teknis, maka pejabat Badan Pertanahan Nasional yang berwenang memerintahkan kepada badan hukum, Surveyor Kadastral atau Asisten Surveyor Kadastral yang bersangkutan untuk melakukan pengukuran ulang atas batas bidang tanah tersebut tanpa memungut biaya tambahan dari pemohon, dengan menyebutkan kekurangan hasil pengukuran tersebut.

Pasal 5

  1. Hasil pengukuran dan pemetaan yang dilakukan dalam rangka pelayanan pengukuran dan pemetaan oleh badan hukum, Surveyor Kadastral dan Asisten Surveyor Kadastral yang sudah diserahkan kepada Badan Pertanahan Nasional merupakan milik Badan Pertanahan Nasional yang dipergunakan untuk kegiatan pelayanan pertanahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  2. Badan hukum, Surveyor Kadastral dan Asisten Surveyor Kadastral wajib memelihara data dan arsip hasil pekerjaannya.

BAB III
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SURVEYOR KADASTRAL DAN ASISTEN SURVEYOR KADASTRAL

Pasal 6

Pengangkatan dan pemberhentian Surveyor Kadastral dan Asisten Surveyor Kadastral dilakukan dengan keputusan Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya.

Pasal 7

  1. Syarat untuk dapat diangkat menjadi Surveyor Kadastral adalah :
    1. berkewarganegaraan Indonesia;
    2. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
    3. belum pernah dihukum kurungan/penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
    4. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari instansi pemerintah, BUMN atau badan swasta;
    5. lulus ujian yang diselenggarakan oleh Kantor Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional.
    6. Seseorang dengan tingkat pendidikan formal minimal setara dengan lulusan Program Studi Pengukuran dan Pemetaan Diploma IV atau lulusan Sarjana Strata satu (S.1) program studi Geodesi/Geomatika dari Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang disamakan mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun di bidang pengukuran dan pemetaan.
    7. lulusan pendidikan tinggi diploma tiga (D.III) atau yang disamakan dari dalam maupun luar negeri jurusan teknik geodesi/survey dan pemetaan/fotogrametri/geomatika ditambah kursus/Diploma Pengukuran dan Pemetaan Kadastral yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) atau Perguruan Tinggi yang ditunjuk oleh Menteri dan telah mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya lima tahun sejak memperoleh ijasah Diploma III.
    8. mantan pegawai BPN yang pernah menjabat minimal eselon V dan mempunyai pengetahuan dibidang pengukuran dan pendaftaran tanah.

Pasal 8

  1. Syarat untuk dapat diangkat menjadi Asisten Surveyor Kadastral adalah :
    1. berkewarganegaraan Indonesia;
    2. berusia sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun;
    3. belum pernah dihukum kurungan/penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
    4. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari instansi pemerintah, BUMN atau badan swasta;
    5. lulus ujian yang diselenggarakan oleh Kantor Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional.
  2. Mereka yang dapat menempuh ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah :
    1. lulusan pendidikan Diploma satu (D.I) atau kursus jurusan surveying/pemetaan umum dari Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang ditunjuk oleh Menteri;
    2. mantan pegawai BPN yang mempunyai pengetahuan dibidang pengukuran dan pemetaan kadastral;
    3. mempunyai pengalaman pekerjaan minimal 3 (tiga) tahun dibidang pengukuran dan pemetaan;
  3. Atas permohonan yang bersangkutan lulusan program Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) diangkat menjadi Asisten Surveyor Kadastral tanpa harus mengikuti ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

Pasal 9

Atas pertimbangan khusus Menteri dapat mengangkat seseorang untuk menjadi Surveyor Kadastral atau Asisten Surveyor Kadastral diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan 8.

Pasal 10

  1. Daerah kerja Surveyor Kadastral dan Asisten Surveyor Kadastral meliputi wilayah kerja satu Kantor Pertanahan.
  2. Pengangkatan Surveyor Kadastral dan Asisten Surveyor Kadastral disertai dengan penunjukan daerah kerjanya dan tempat kedudukan/kantornya.
  3. Dengan pertimbangan tertentu Menteri dapat menunjuk wilayah kerja Surveyor Kadastral dan Asisten Surveyor Kadastral lebih dari wilayah kerja satu Kantor Pertanahan.
  4. Surveyor Kadastral dan Asisten Surveyor Kadastral hanya dapat memberikan jasa pelayanan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang terletak di dalam daerah kerjanya.
  5. Dalam hal Surveyor Kadastral dan Asisten Surveyor Kadastral melaksanakan tugas untuk badan hukum, maka ketentuan mengenai daerah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku.

Pasal 11

  1. Sebelum menjalankan jabatannya, Surveyor Kadastral dan Asisten Surveyor Kadastral mengangkat sumpah/janji jabatan menurut agama/kepercayaan masing-masing dihadapan Kepala Kantor Pertanahan tempat wilayah kerja Surveyor Kadastral atau Asisten Surveyor Kadastral.
  2. Untuk keperluan pengangkatan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Surveyor Kadastral atau Asisten Surveyor Kadastral wajib melapor kepada Kepala Kantor Pertanahan mengenai Pengangkatannya sebagai Surveyor Kadastral atau Asisten Surveyor Kadastral.
  3. Apabila laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan pengangkatan yang bersangkutan, maka keputusan pengangkatan tersebut batal demi hukum.
  4. Kepala Kantor Pertanahan melaksanakan pengambilan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 1 (satu) bulan setelah diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 12

  1. Pengambilan sumpah Surveyor Kadastral dan Asisten Surveyor Kadastral dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh yang bersangkutan, rokhaniawan, Kepala kantor Pertanahan dan para saksi.
  2. Bunyi sumpah/janji jabatan Surveyor Kadastral dan Asisten Surveyor Kadastral ditetapkan oleh Menteri.
  3. Asli berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing untuk Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pertanahan setempat, dan yang bersangkutan.

Pasal 13

  1. Dalam melaksanakan tugasnya Surveyor Kadastral dan Asisten Surveyor Kadastral harus memenuhi ketentuan-ketentuan pengukuran dan pemetaan yang dikeluarkan oleh Menteri.
  2. Surveyor Kadastral dan Asisten Surveyor Kadastral wajib menjalankan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pejabat dilingkungan Kantor Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 14

  1. Surveyor Kadastral berhenti menjabat karena :
    1. meninggal dunia;
    2. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
    3. diberhentikan oleh Menteri.
  2. Surveyor Kadastral diberhentikan dari jabatannya karena :
    1. permintaan sendiri;
    2. melanggar larangan atau mengabaikan kewajiban sebagai Surveyor Kadastral;
    3. dijatuhi hukuman kurungan/penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;

Pasal 15

  1. Asisten Surveyor Kadastral berhenti menjabat karena :
    1. meninggal dunia;
    2. telah mencapai batas usia 55 (lima puluh lima) tahun;
    3. diberhentikan oleh Menteri.
  2. Asisten Surveyor Kadastral diberhentikan dari jabatannya karena :
    1. permintaan sendiri;
    2. melanggar larangan atau mengabaikan kewajiban sebagai Asisten Surveyor Kadastral;
    3. dijatuhi hukuman kurungan/penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Pasal 16

  1. Surveyor Kadastral dan Asisten Surveyor Kadastral dapat diberhentikan untuk sementara dari jabatannya karena melanggar larangan atau mengabaikan kewajibannya atau karena sedang dalam pemeriksaan pengadilan sebagai tersangka suatu tindak pidana.
  2. Dalam keputusan mengenai pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebutkan alasan dan lamanya pemberhentian sementara tersebut.
  3. Dalam hal pemberhentian sementara tersebut dilakukan karena Surveyor Kadastral atau Asisten Surveyor Kadastral dalam pemeriksaan pengadilan, maka pemberhentian sementara itu berlaku sampai ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

BAB IV
PEMBINAAN SURVEYOR KADASTRAL DAN ASISTEN SURVEYOR KADASTRAL

Pasal 17

  1. Kepala Kantor Wilayah bertanggung jawab atas pembinaan dan bimbingan terhadap Surveyor Kadastral dan Asisten Surveyor Kadastral di Wilayah kerjanya.
  2. Kepala Kantor Pertanahan melaksanakan pengawasan dan Pembinaan teknis terhadap pelaksanaan tugas Surveyor Kadastral dan Asisten Surveyor Kadastral dalam wilayah kerjanya.

Pasal 18

  1. Kepala Kantor Pertanahan memberikan teguran tertulis kepada Surveyor Kadastral dan Asisten Surveyor Kadastral yang melanggar larangan atau melalaikan kewajibannya dengan memberikan tembusannya kepada Kepala Kantor Wilayah yang bersangkutan.
  2. Kepala Kantor Wilayah memberikan peringatan tertulis kepada Surveyor Kadastral dan Asisten Surveyor Kadastral yang masih melakukan pelanggaran larangan atau melalaikan kewajibannya walaupun sudah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan menyampaikan tembusannya kepada Menteri.
  3. Kepala Kantor Wilayah juga dapat memberi peringatan tertulis kepada Surveyor Kadastral atau Asisten Surveyor Kadastral yang melanggar larangan atau melalaikan kewajibannya walaupun yang bersangkutan tidak diberi teguran tertulis oleh Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan.
  4. Surveyor Kadastral atau Asisten Surveyor Kadastral yang walaupun sudah di beri peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), masih melakukan pelanggaran larangan atau melalaikan kewajibannya yang serupa, diberhentikan untuk sementara atau diberhentikan secara definitif.
  5. Pemberhentian sementara dapat dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah.
  6. Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya dapat memberhentikan Surveyor Kadastral dan Asisten Surveyor Kadastral yang melanggar larangan atau melalaikan kewajibannya, walaupun kepadanya tidak diberi peringatan tertulis oleh Kepala Kantor Wilayah
  7. Surveyor Kadastral atau Asisten Surveyor Kadastral yang menerima teguran tertulis, peringatan tertulis atau pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) dapat menyampaikan penjelasan atau pembelaannya kepada Pejabat yang bersangkutan dalam waktu 2 (dua) minggu terhitung mulai diterimanya teguran, peringatan atau pemberhentian sementara tersebut.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Biaya jasa pelayanan pengukuran dan pemetaan yang diberikan oleh Surveyor Kadastral atau Asisten Surveyor Kadastral ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 20

Surveyor Kadastral dan Asisten Surveyor Kadastral dapat melaksanakan pekerjaan pengukuran dan pemetaan umum diluar pengukuran dan pemetaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendaftaran tanah, tanpa harus meminta ijin terlebih dahulu kepada Menteri.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Selama ketentuan biaya untuk pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 belum ditetapkan, maka biaya untuk pengukuran dan pemetaan dipungut berdasarkan standard biaya yang berlaku bagi pekerjaan pengukuran dan pemetaan yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Pebruari 1998
MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd.

IR. SONI HARSONO



Top