No StarNo StarNo StarNo StarNo Star | Nov 7 2011, 7:52 AM | Print
Lampiran Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (PERKABAN) Nomor 7 Tahun 2007

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2007
TENTANG
PANITIA PEMERIKSAAN TANAH


Lampiran I:

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Panitia Pemeriksaan Tanah.
Tanggal : 11 Juli 2007
Nomor : 7 TAHUN 2007


BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANG OLEH
ANGGOTA PANITIA PEMERIKSAAN TANAH A

             Pada hari ........., tanggal.......... bulan ........ tahun ......... (..............) kami yang bertanda tangan di bawah ini adalah Anggota panitia Pemeriksaan Tanah A yang bertugas ke lapang :

1. Nama :  
  NIP :  
  Jabatan :  
2. Nama :  
  NIP :  
  Jabatan :  
3. Nama :  
  NIP :  
  Jabatan :  

             Dengan ini kami telah melakukan pemeriksaan lapang atas permohonan Sdr/i. ............., atas bidang tanah seluas ............... terletak di Jl. ........, RT/RW ........ Desa/Kel. ......., Kecamatan ......, Kabupaten/Kota ...., Provinsi ........., dengan hasil sebagai berikut :

  1. Penguasaan, Penggunaan dan Keadaan Tanah :
    1. Dikuasai/dimiliki oleh ................... berdasarkan ....................
    2. Penggunaan Tanah (uraikan dan pedomani Rencana Umum Tata Ruang Wilayah setempat)
    3. Keadaan Tanah (uraikan keadaan fisik tanah di lapangan misalnya Sawah, Ladang, Kuburan, Kebon, Kolam Ikan, Perumahan, Industri, Dikelola Pengembang, Lapangan Umum, Penggebalaan Ternak, dll).
  2. Batas-batas bidang tanah yang dimohon (uraikan nama pemilik yang berbatasan dan tanda-tanda batas misalnya berupa pagar tembok atau patok-patok).
  3. Uraikan jika ada keberatan para pihak pada saat pemeriksaan lapang.

             Demikian hasil pemeriksaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A

  1. Nama ........................... (............................)
    NIP.
  2. Nama ........................... (............................)
    NIP.
  3. Nama ........................... (............................)
    NIP.

kembali ke atas
Lampiran II:

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Panitia Pemeriksaan Tanah.
Tanggal : 11 Juli 2007
Nomor : 7 TAHUN 2007


RISALAH PANITIA PEMERIKSAAN TANAH A
NOMOR :

            Pada hari ini .........., tanggal ........... bulan............... tahun.................. (..........), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1.   : Kepala Seksi/Kepala Sub Seksi/Staf Senior ................................................................................................. sebagai Ketua merangkap Anggota.
2.   : Kepala Seksi/Kepala Sub Seksi/Staf Senior ................................................................................................., sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota.
3.   : Kepala Seksi/Kepala Sub Seksi/Staf Senior ................................................................................................., sebagai Anggota.
4.   : Kepala Desa/Lurah setempat atau perangkat Desa/Kelurahan yang ditunjuk oleh Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan sebagai Anggota.
5.   : Kepala Sub Seksi/Staf Senior............................... sebagai Sekretaris bukan Anggota

Secara bersama-sama merupakan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor ...................... Tahun..........................., berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kebupaten/Kota ............ tanggal ............ Nomor ........., dan 3 (tiga) orang Anggota telah datang di lokasi tanah yang dimohon terletak di Desa/Kelurahan ........ untuk mengadakan pemeriksaan atas permohonan hak ................atas nama .......................

  1. URAIAN ATAS HAK YANG AKAN DITETAPKAN
    1 Jenis Hak :  
    2 Jangka Waktu :  
    3 Subyek hak :  
    4 Luas :  
    5 Peta Bidang Tanah/ Surat Ukur : tanggal............. Nomor ............... NIB ...........
    6 Letak :  
      a. Jalan :  
      b. Desa/Kelurahan :  
      c. Kecamatan :  
      d. Kabupaten/Kota :  
      e. Provinsi :  
    7 Penggunaan :  
      a. Penggunaan saat ini :  
      b. Rencana Penggunaan :  
  2. DATA PENDUKUNG
    1. Rekomendasi;
    2. SK Pelepasan kawasan hutan dari Materi Kehutanan Republik Indonesia;
    3. Surat persetujuan pelepasan tanah dan bangunan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah);
    4. SK dari Bupati/Walikota/Gubernur (Izin Lokasi/SIPPT);
    5. Alas hak;
    6. Pelepasan hak atau bukti perbuatan hukum lainnya;
    7. Putusan badan peradilan yang sudah mempunyai kepastian hukum tetap (in kracht van gewijsde)
    8. dst.

    Catatan : Pengisian data pendukung disesuaikan dengan data permohonan.

  3. DASAR HUKUM
    1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
    2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
    3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
    4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
    5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
    6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
    7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
    8. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
    9. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara;
    10. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
    11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;

    Catatan : Pengisian dasar hukum disesuaikan dengan jenis hak yang dimohon dan Peraturan-peraturan lain yang terkait dengan permohonan.

  4. URAIAN DAN TELAAHAN ATAS SUBYEK HAK
    1. PERORANGAN :
      WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP).
      WNA : Surat Ijin Tinggal, Paspor dll.
      Dasar hukum :
      1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
      2. Kesimpulan pemohon memenuhi syarat sebagai subyek hak (sebutkan dasar hukumnya).
    2. BADAN HUKUM :
      Diuraikan akta pendirian, pengesahan badan hukum, tanda daftar perusahaan dihubungkan dengan dasar hukumnya, antara lain :
      1. Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) diuraikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
      2. Badan Hukum Yayasan diuraikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
      3. Untuk BUMN/BUMD diuraikan Peraturan yang dijadikan dasar pembentukannya.

    Kesimpulan pemohon memenuhi syarat sebagai subyek hak (sebutkan dasar hukumnya).

  5. URAIAN DAN TELAAHAN ATAS OBYEK HAK
    Di sini harus dijelaskan secara lengkap semua hal yang terkait dengan obyek hak (tanah) yang akan ditetapkan termasuk sejarahnya. Untuk itu, pada bagian ini, minimal harus dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :
    1. Alas Hak :
      1. Riwayat Tanah :
        Diuraikan nomor hak, nama pemegang hak, luas tanah, letak tanah, tanggal berakhirnya hak, dan dasar penerbitan sertipikat, atau tanah Negara yang belum diletaki dengan sesuatu hak.
      2. Riwayat Perolehan Tanah :
        1. Diuraikan secara berurutan perolehan tanah tersebut misalnya jual beli/pelepasan hak, hibah, tukar menukar, surat keterangan waris, akta pembagian hak bersama, lelang, wasiat, putusan pengadilan, dll.
        2. Persetujuan pelepasan asset dari Instansi yang berwenang misalnya Menteri Keuangan dan DPR untuk Tanah asset Pemerintah Pusat dan Gubernur/Bupati/Walikota dan DPRD untuk tanah asset Pemda, Menteri BUMN untuk Tanah asset BUMN, dll (sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).
      3. Riwayat Hak Atas Tanah :
        Uraian mengenai hak atas tanah (misalnya bekas HGU yang diterbitkan berdasarkan SK Kepala ................ dll) atau tanah Negara yang belum pernah dilekati dengan sesuatu hak.
      4. Pemanfaatan, Penggunaan, dan Penguasaan Tanah : Diuraikan mengenai pemanfaatan tanah baik oleh pemohon atau pihak lain.
    2. Data Fisik :
      1. Di sini harus diuraikan secara jelas dan ditelaah secara seksama data fisik yang terkait dengan tanah yang akan ditetapkan haknya, minimal peta lokasi, peta situasi, peta tata ruang, hasil pengukuran BPN (Gambar Situasi, Peta Bidang, Surat Ukur dengan menyebutkan letak tanah, luas tanah, NIB dan batas-batas bidang tanah), peta dan analisis Penatagunaan Tanah, dan data fisik tanah lainnya.
      2. Kemudian ditegaskan bahwa data fisik tersebut di atas telah memenuhi syarat untuk mendukung penetapan haknya.
  6. ANALISA HAK ATAS TANAH YANG AKAN DITETAPKAN
    Di sini harus dilakukan analisis secara mendalam dan secara utuh atas seluruh aspek yang diperlukan bagi penetapan hak atas tanah dimaksud. Harus ditelaah semua pembiayaan yang akan dikeluarkan oleh subyek hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sini juga harus disajikan dan ditelaah seluruh syarat dan batasan (hak dan kewajiban) pemegang hak serta proses administrasi yang harus diikuti baik oleh subyek hak maupun oleh Kantor Pertanahan. Hal yang terakhir ini sangat diperlukan untuk nantinya melakukan pengendalian atas hak yang telah ditetapkan. Cara termudah untuk menetapkan hak dan kewajiban bagi subyek hak adalah dengan menurunkan seluruh aturan yang berkait dengan hak atas tanah, tentu tergantung jenis hak yang ditetapkan dan proses perolehan haknya.
    Diuraikan dapat dipastikan bahwa subyek hak memenuhi syarat dalam penetapan hak, obyek hak, hak dan kewajiban penerima hak serta kewajiban Kantor Pertanahan dengan menyebutkan pasal-pasal yang terkait.
  7. KESIMPULAN
    1. Bahwa tanah yang dimohon seluas ........................ sesuai Peta Bidang Tanah tanggal ........................ Nomor ...............................NIB .......................
    2. Bahwa pada saat pemeriksaan ke lokasi tidak terdapat keberatan dari pihak lain.
    3. bahwa NJOP Tahun ............................. adalah sebesar ......................... dan NPTTKUP Kabupaten/Kota ..................... sebesar......................
    4. Berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan hak .......... atas nama ............. dapat dipertimbangkan untuk diberikan Hak .................. dengan alasan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan baik persyaratan teknis, yuridis maupun administratif, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

     Demikian Risalah ini kami buat pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMERIKSAAN TANAH A
(..................................................)
(..................................................)
(..................................................)
(..................................................)
(..................................................)
1. ...................................................
2. ...................................................
3. ...................................................
4. ...................................................
5. ...................................................

kembali ke atas
Lampiran III:

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Panitia Pemeriksaan Tanah.
Tanggal : 11 Juli 2007
Nomor : 7 TAHUN 2007


RISALAH PANITIA PEMERIKSAAN TANAH B
NOMOR :

           Pada hari ini ..............., tanggal .............. bulan................ tahun.................. (..........), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1.   : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ................, sebagai Ketua merangkap Anggota.
2.   : Kepala Bidang Survey, Pengukuran dan Pemetaan, Kanwil BPN Provinsi..........................., sebagai Anggota
3.   : Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, Kanwil BPN Provinsi.........................., sebagai Anggota.
4.   : Kepala Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan, Kanwil BPN Provinsi.........................., sebagai Anggota
5.   : Kepala Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kanwil BPN Provinsi .........................., sebagai Anggota
6.   : Pejabat Kabupaten/Kota yang terkait dan yang bersangkutan, sebagai Anggota.
7.   : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang bersangkutan, sebagai Anggota.
8.   : Kepala Dinas/Badan/Kantor Instansi Teknis terkait Provinsi .........................., sebagai Anggota
9.   : Kepala Dinas/Badan/Kantor Kehutanan Provinsi..........., sebagai Anggota (apabila menyangkut tanah Kehutanan).
10.   : Kepala Seksi Penetapan Hak Tanah Perorangan/Badan Hukum/Pengaturan Tanah Pemerintah, Kanwil BPN Provinsi ................., sebagai Sekretaris bukan Anggota.

Secara bersama-sama merupakan Panitia B sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor ............. Tahun .............., berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ......... Tanggal........... Nomor ..........., telah datang di lokasi tanah yang dimohon terletak di ............. untuk mengadakan pemeriksaan atas permohonan Hak Guna Usaha atas nama............

  1. HAK YANG AKAN DITETAPKAN
    1. Subyek Hak    
      Bila Pemohon Perorangan    
      a. Identitas (KTP, SIM, Paspor, dll.) :  
      b. Kewarganegaraan :  
      c. Alamat :  
      d. Pekerjaan :  
      e. Nama Istri/Suami :  
      f. Jumlah anak yang menjadi tanggungan :  
      Bila Pemohon Badan Hukum    
      a. Nama Perseroan :  
      b. Akta Pendirian Badan Hukum :  
      c. Pengesahan Badan Hukum :  
      d. Tanda Daftar Perusahaan : Tanggal ......... Nomor TDP. .......... dari Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten/Kota
    2. Obyek Hak :  
      a. Letak    
           Desa/Kelurahan :  
           Kecamatan :  
           Kabupaten/Kota :  
           Provinsi :  
      b. Luas :  
      c. Peta Bidang Tanah :  
      d. Penggunaan :  
    3. Jenis Hak : Hak Guna Usaha.
    4. Jangka Waktu :  
  2. DATA PENDUKUNG (TERLAMPIR)
    1. Akta Pendirian Badan Hukum tanggal ............Nomor............
    2. Pengesahan Menteri ............. tanggal ............ Nomor ..........
    3. Tanda Daftar Perusahaan dari Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten/Kota........... tanggal .......... Nomor TDP. ...................
    4. Proposal Pembangunan Kebun Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT ........
    5. dst.

    Catatan : Pengisian data pendukung disesuaikan dengan data pemohon.

  3. DASAR HUKUM
    1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1956 tentang Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak Atas Tanah Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1125);
    2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1956 tentang Peraturan-Peraturan dan Tindakan- Tindakan Mengenai Tanah-Tanah Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1126);
    3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
    4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587:
    5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
    6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
    7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
    8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
    9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
    10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
    11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
    12. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
    13. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
    14. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara;
    15. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
    16. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;

    Catatan : Pengisian dasar hukum disesuaikan peraturan-peraturan lain yang terkait.

  4. URAIAN DAN TELAAHAN ATAS SUBYEK HAK
    1. PERORANGAN :
      Warga Negara Indonesia
      1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
      2. Kesimpulan Pemohon memenuhi syarat sebagai subyek hak (sebutkan dasar hukumnya).
    2. BADAN HUKUM :
      Diuraikan akta pendirian, pengesahan badan hukum, tanda daftar perusahaan dihubungkan dengan dasar hukumnya, antara lain :
      1. Badan Hukum Perseorangan Terbatas (PT) diuraikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
      2. Untuk BUMN/BUMD diuraikan peraturan yang dijadikan dasar pembentukannya.

    Kesimpulan pemohon memenuhi syarat sebagai subyek hak (sebutkan dasar hukumnya).

  5. URAIAN DAN TELAAHAN ATAS OBYEK HAK
    1. Alas Hak :
      1. Riwayat Tanah :
      2. Riwayat perolehan tanah :
        Dalam penguasaan tanahnya diperoleh dari :
        • Penyerahan masyarakat berdasarkan ............
        • Tanah Negara
      3. Riwayat Hak Atas Tanah :
        Tanah Negara yang belum pernah dilekati dengan sesuatu hak atas tanah (bila tanah Negara bebas).
    2. Data Fisik :
      1. Berdasarkan Laporan Penelitian Aspek Penatagunaan Tanah dalam Rangka Pemberian Hak Guna Usaha atas Nama ........, tanggal ...... Nomor ......, dinyatakan bahwa :
        1. Kemampuan tanah .......
        2. Penggunaan tanah yang dimohon saat ini, ...........
        3. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi........ tanggal......... Nomor........ tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, tanah yang dimohon termasuk kawasan ............

        Dan seterusnya.

      2. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pendataan/Inventarisasi serta Survey Pemetaan Penggunaan Tanah................... menyatakan bahwa tanah yang dimohon berstatus tanah Negara, terdiri dari :
      3. Terhadap tanah yang dimohon tersebut setelah diadakan pengukuran ........
        Uraikan secara lengkap jika ada yang diinclave (dikeluarkan) dari areal yang dimohon atau ada perbedaan luas.
    3. Data Administrasi :
      Masukkan data administrasi yang berkaitan dengan obyek hak.
  6. ANALISA HAK ATAS TANAH YANG AKAN DITETAPKAN
    Bahwa berdasarkan data yuridis, data fisik dan data administrasi, dapat dianalisa sebagai berikut :
    Di sini harus dilakukan analisis secara mendalam dan secara utuh atas seluruh aspek yang diperlukan bagi penetapan hak atas tanah dimaksud. Harus ditelaah semua pembiayaan yang akan dikeluarkan oleh obyek hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di sini juga harus disajikan dan ditelaah seluruh syarat dan batasan (hak dan kewajiban) pemegang hak serta proses administrasi yang harus diikuti baik oleh subyek hak maupun oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. Hal yang terakhir ini sangat diperlukan untuk nantinya melakukan pengendalian atas hak yang telah ditetapkan. Cara termudah untuk menetapkan hak dan kewajiban bagi subyek hak adalah dengan menurunkan seluruh aturan yang berkait dengan hak atas tanah, tentu tergantung jenis hak yang ditetapkan dan proses perolehan haknya.
    Diuraikan dapat dipastikan bahwa subyek hak memenuhi syarat dalam penetapan hak, obyek hak, hak dan kewajiban penerima hak, serta kewajiban Kantor Pertanahan dengan menyebutkan pasal-pasal yang terkait.
  7. KESIMPULAN
    1. bahwa tanah yang dimohon seluas ............. sesuai Peta Bidang Tanah tanggal............. Nomor ...................NIB..................
    2. bahwa pada saat pemeriksaan ke lokasi tidak terdapat keberatan dari pihak lain.
    3. Bahwa NJOP Tahun ........................... adalah sebesar .......................... dan NPTTKUP Kabupaten/Kota ................... sebesar...................
    4. berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Hak Guna Usaha atas nama............. dapat dipertimbangkan untuk diberikan Hak Guna Usaha dengan alasan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan

           Demikian Risalah ini kami buat pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMERIKSAAN TANAH B

1
Kepala Kantor Wilayah BPN
Propinsi...............
Tanda tangan
Nama
2
Kepala Bidang Survey, Pengukuran dan
Pemetaan, Kanwil BPN Prov........
Tanda tangan
Nama
3
Kepala Bidang Hak Tanah dan
Pendaftaran Tanah, Kanwil BPN Prov....,
Tanda tangan
Nama
4
Kepala Bidang Pengaturan dan Penataan
Pertanahan, Kanwil BPN Prov.......,
Tanda tangan
Nama
5
Kepala Bidang Pengendalian
Pertanahan dan Pemberdayaan
Masyarakat, Kanwil BPN Prov.......
Tanda tangan
Nama
6
Pejabat Kabupaten/Kota yang Terkait
dan yang Bersangkutan
Tanda tangan
Nama
7
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota
Tanda tangan
Nama
8
Kepala Dinas/Badan/Kantor Instansi
Teknis terkait Provinsi.....,
Tanda tangan
Nama
9
Kepala Dinas/Badan/Kantor
Kehutanan Provinsi.......
(Bila diperlukan)
Tanda tangan
Nama
10
Kepala Seksi Penetapan Hak Tanah
Perorangan/Badan Hukum/Pengaturan
Tanah Pemerintah, Kanwil BPN Prov.....,
Tanda tangan
Nama
kembali ke atas
Lampiran IV:

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Panitia Pemeriksaan Tanah.
Tanggal : 11 Juli 2007
Nomor : 7 TAHUN 2007


BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANG OLEH
ANGGOTA TIM PENELITI TANAH

           Pada hari ........., tanggal.......... bulan ........ tahun ......... (..............) kami yang bertanda tangan di bawah ini adalah Anggota panitia Pemeriksaan Tanah A yang bertugas ke lapang :

1. Nama :  
  NIP :  
  Jabatan :  
2. Nama :  
  NIP :  
  Jabatan :  

           Dengan ini kami telah melakukan pemeriksaan lapang atas permohonan Sdr/i. ............., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ................., atas bidang tanah seluas ............... terletak di Jl. ........, RT/RW ........ Desa/Kel. ......., Kecamatan ......, Kabupaten/Kota ...., Provinsi ........., dengan hasil sebagai berikut :

  1. Penguasaan, Penggunaan dan Keadaan Tanah :
    1. Dikuasai/dimiliki oleh ................... berdasarkan ....................
    2. Penggunaan Tanah (uraikan dan pedomani Rencana Umum Tata Ruang Wilayah setempat)
    3. Keadaan Tanah (uraikan keadaan fisik tanah di lapangan misalnya Sawah, Ladang, Kuburan, Kebon, Kolam Ikan, Perumahan, Industri, Dikelola Pengembang, Lapangan Umum, Penggebalaan Ternak, dll).
  2. Batas-batas bidang tanah yang dimohon (uraikan nama pemilik yang berbatasan dan tanda-tanda batas misalnya berupa pagar tembok atau patok-patok).
  3. Uraikan jika ada keberatan para pihak pada saat pemeriksaan lapang.

           Demikian hasil pemeriksaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Anggota Tim Peneliti Tanah
  1. Nama ........................... (............................)
    NIP.
  2. Nama ........................... (............................)
    NIP.

kembali ke atas
Lampiran V:

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Panitia Pemeriksaan Tanah.
Tanggal : 11 Juli 2007
Nomor : 7 TAHUN 2007


RISALAH PEMERIKSAAN TIM PENELITI TANAH
NOMOR :

           Pada hari ini .........., tanggal ........... bulan............... tahun.................. (..........), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1.   : Kepala Seksi ........................................., Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota..............sebagai Ketua merangkap Anggota.
2.   : Kepala Seksi ........................................., Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota..............sebagai Anggota.
3.   : Kepala Seksi ........................................., Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota..............sebagai Anggota.
4.   : Kepala Seksi ........................................., Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota..............sebagai Ketua merangkap Anggota.
5.   : Kepala Sub Seksi...................................., Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota..............sebagai Sekretaris bukan Anggota.

Catatan : Susunan keanggotaan di atas, disesuaikan dengan penetapan Kepala Kantor Pertanahan.
Secara bersama-sama merupakan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor ...................... Tahun..........................., berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kebupaten/Kota ............ tanggal ............ Nomor ........., dan 2 (dua) orang Anggota telah datang di lokasi tanah yang dimohon terletak di Desa/Kelurahan ............................ untuk mengadakan pemeriksaan atas permohonan hak ................atas nama .......................

  1. URAIAN ATAS HAK YANG AKAN DITETAPKAN
    1 Jenis Hak :  
    2 Jangka Waktu :  
    3 Subyek hak :  
    4 Luas :  
    5 Peta Bidang Tanah/ Surat Ukur : tanggal............. Nomor ............... NIB ...........
    6 Letak :  
      a. Jalan :  
      b. Desa/Kelurahan :  
      c. Kecamatan :  
      d. Kabupaten/Kota :  
      e. Provinsi :  
    7 Penggunaan :  
      a. Penggunaan saat ini :  
      b. Rencana Penggunaan :  
  2. DATA PENDUKUNG
    1. Rekomendasi;
    2. SK Pelepasan kawasan hutan dari Materi Kehutanan Republik Indonesia;
    3. Surat persetujuan pelepasan tanah dan bangunan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah);
    4. SK dari Bupati/Walikota/Gubernur (Izin Lokasi/SIPPT);
    5. Alas hak;
    6. Pelepasan hak atau bukti perbuatan hukum lainnya;
    7. Putusan badan peradilan yang sudah mempunyai kepastian hukum tetap (in kracht van gewijsde);
    8. Surat Pernyataan asset dari pemohon;
    9. dst.

    Catatan : Pengisian data pendukung disesuaikan dengan data permohonan.

  3. DASAR HUKUM
    1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
    2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
    3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
    4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
    5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
    6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
    7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
    8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
    9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
    10. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
    11. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara;
    12. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
    13. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;

    Catatan : Pengisisan dasar hukum disesuaikan dengan jenis hak yang dimohon dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan permohonan.

  4. URAIAN DAN TELAAHAN ATAS SUBYEK HAK
    Diuraikan sesuai dengan nama instansi Pemerintah sebagai pemohon.
    Instasi Pemerintah terdiri dari:
    1. Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;
    2. Departemen;
    3. Lembaga Pemerintah Non Departemen;
    4. Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota;
    5. Pemerintah Desa.

    Uraikan dasar hukum Instansi Pemerintah sebagai Subyek Hak.
    Kesimpulan pemohon memenuhi syarat sebagai subyek hak.

  5. URAIAN DAN TELAAHAN ATAS OBYEK HAK
    Di sini harus dijelaskan secara lengkap semua hal yang terkait dengan obyek hak (tanah) yang akan ditetapkan termasuk sejarahnya. Untuk itu, pada bagian ini, minimal harus dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:
    1. Alasan Hak:
      1. Riwayat Tanah:
      2. Riwayat Perolehan Tanah:
        1. Diuraikan secara berurutan perolehan tanah tersebut misalnya jual beli/ pelepasan hak, hibah, tukar menukar, surat keterangan waris, akta pembagian hak bersama, lelang, wasiat, putusan pengadilan dll.
        2. Persetujuan pelepasan asset dari Instansi yang berwenang misalnya Menteri Keuangan dan DPR untuk tanah asset Pemerintah Pusat dan Gubernur/Bupati/ Walikota dan DPRD untuk tanah asset Pemda, Menteri BUMN untuk tanah asset BUMN, dll. (sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).
      3. Riwayat Hak Atas Tanah:
        Uraikan mengenai riwayat hak atas tanah (bekas HM, HGB, HGU, HP, yang diterbitkan berdasarkan SK Kepala ..................... dll.) atau tanah Negara yang belum pernah dilekati dengan sesuatu hak.
      4. Pemanfaatan, Penggunaan, dan Penguasaan Tanah:
        Diuraikan mengenai pemanfaatan tanah baik oleh pemohon atau pihak lain.
    2. Data Fisik:
      1. Di sini harus diuraikan secara jelas dan ditelaah secara seksama data fisik yang terkait dengan tanah yang akan ditetapkan haknya, minimal peta lokasi, peta situasi, peta tata ruang, hasil pengukuran BPN (Gambar Situasi, Peta Bidang, Surat Ukur dengan menyebutkan letak tanah, luas tanah, NIB dan batas-batas bidang tanah), peta dan analisis Penatagunaan Tanah, dan data fisik tanah lainnya.
      2. Kemudian ditegaskan bahwa data fisik tersebut di atas telah memenuhi syarat untuk mendukung penetapan haknya.
  6. ANALISA HAK ATAS TANAH YANG AKAN DITETAPKAN
    Di sini harus dilakukan analisis secara mendalam dan secara utuh atas seluruh aspek yang diperlukan bagi penetapan hak atas tanah dimaksud. Harus ditelaah semua pembiayaan yang akan dikeluarkan oleh subyek hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sini juga harus disajikan dan ditelaah seluruh syarat dan batasan (hak dan kewajiban) pemegang hak serta proses administrasi yang harus diikuti baik oleh subyek hak maupun oleh Kantor Pertanahan. Hal yang terakhir ini sangat diperlukan untuk nantinya melakukan pengendalian atas hak yang telah ditetapkan. Cara termudah untuk menetapkan hak dan kewajiban bagi subyek hak adalah dengan menurunkan seluruh aturan yang berkaitan dengan hak atas tanah, tentu tergantung jenis hak yang ditetapkan dan proses perolehan haknya.
    Diuraikan dapat dipastikan bahwa subyek hak memenuhi syarat dalam penetapan hak, obyek hak, hak dan kewajiban penerima hak, serta kewajiban Kantor Pertanahan dengan menyebutkan pasal-pasal yang terkait.
  7. KESIMPULAN
    1. Bahwa tanah yang dimohon seluas ............... sesuai Peta Bidang Tanah tanggal ............... Nomor ............... NIB ...............
    2. Bahwa pada saat pemeriksaan ke lokasi tidak terdapat keberatan dari pihak lain.
    3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan hak ......... atas nama ............ dapat dipertimbangkan untuk diperikan Hak ...................... dengan alasan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan baik persyaratan teknis, yuridis maupun admiministratif, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perudang-undangan.

   Demikian Risalah ini kami buat pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENELITI TANAH
(..................................................)
(..................................................)
(..................................................)
(..................................................)
(..................................................)
1. ...................................................
2. ...................................................
3. ...................................................
4. ...................................................
5. ...................................................

kembali ke atas
Lampiran VI:

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Panitia Pemeriksaan Tanah.
Tanggal : 11 Juli 2007
Nomor : 7 TAHUN 2007


RISALAH PEMERIKSAAN TANAH (KONSTATERING RAPPORT)
NOMOR :

           Pada hari ini .........., tanggal ........... bulan............... tahun.................. (..........), kami yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ......... atau Petugas Pemeriksa Tanah (Petugas Konstatasi) sebagaimana dimaksud Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor ......... Tahun ......... yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ......... tanggal ......... Nomor ........., telah meneliti data yuridis dan data fisik serta datang ke lokasi yang dimohon mengadakan pemeriksaan atas permohonan hak ......... dari ...............

  1. URAIAN ATAS HAK YANG AKAN DITETAPKAN
    1 Jenis Hak :  
    2 Jangka Waktu :  
    3 Subyek hak :  
    4 Luas :  
    5 Surat Ukur/Peta Bidang Tanah :  
    6 Letak :  
      a. Jalan :  
      b. Desa/Kelurahan :  
      c. Kecamatan :  
      d. Kabupaten/Kota :  
      e. Provinsi :  
    7 Penggunaan :  
      a. Penggunaan saat ini :  
      b. Rencana Penggunaan :  
  2. DATA PENDUKUNG
    1. Surat Permohonan.
    2. SKPT.
    3. Foto copy sertipikat.
    4. Surat Pernyataan (tidak sengketa, pembebanan).
    5. dst.

    Catatan : Pengisian data pendukung disesuaikan dengan data permohonan.

  3. DASAR HUKUM
    1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
    2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
    3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
    4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
    5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
    6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
    7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
    8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
    9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
    10. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
    11. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara;
    12. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
    13. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;

    Catatan : Pengisisan dasar hukum disesuaikan dengan jenis hak yang dimohon dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan permohonan.

  4. URAIAN DAN TELAAHAN ATAS SUBYEK HAK
    1. PERORANGAN:
      WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP);
      WNA : Surat Ijin Tinggal, Paspor dll.
      Dasar Hukum :
      1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
      2. Kesimpulan subyek memenuhi syarat sebagai subyek hak.
    2. BADAN HUKUM:
      Diuraikan akta pendirian, pengesahan badan hukum, tanda daftar perusahaan dihubungkan dengan dasar hukumnya, antara lain:
      1. Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) diuraikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
      2. Badan Hukum Yayasan diuraikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
      3. Untuk BUMN/BUMD diuraikan Peraturan yang dijadikan dasar pembentukannya.

    Kesimpulan pemohon memenuhi syarat sebagai subyek hak (sebutkan dasar hukumnya)

  5. URAIAN DAN TELAAHAN ATAS OBYEK HAK
    Di sini harus dijelaskan secara lengkap semua hal yang terkait dengan obyek hak (tanah) yang akan ditetapkan termasuk sejarahnya. Untuk itu, pada bagian ini, minimal harus dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:
    1. Alasan Hak:
      1. Riwayat Tanah:
      2. Riwayat Perolehan Tanah:
        1. Diuraikan secara berurutan perolehan tanah tersebut misalnya jual beli/ pelepasan hak, hibah, tukar menukar, surat keterangan waris, akta pembagian hak bersama, lelang, wasiat, putusan pengadilan dll.
        2. Persetujuan pelepasan asset dari Instansi yang berwenang misalnya Menteri Keuangan dan DPR untuk tanah asset Pemerintah Pusat dan Gubernur/Bupati/ Walikota dan DPRD untuk tanah asset Pemda, Menteri BUMN untuk tanah asset BUMN, dll. (sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).
      3. Riwayat Hak Atas Tanah:
        Uraikan mengenai riwayat hak atas tanah (bekas HM, HGB, HGU, HP, yang diterbitkan berdasarkan SK Kepala ..................... dll.) atau tanah Negara yang belum pernah dilekati dengan sesuatu hak.
      4. Pemanfaatan, Penggunaan, dan Penguasaan Tanah:
        Diuraikan mengenai pemanfaatan tanah baik oleh pemohon atau pihak lain.
    2. Data Fisik:
      1. Di sini harus diuraikan secara jelas dan ditelaah secara seksama data fisik yang terkait dengan tanah yang akan ditetapkan haknya, minimal peta lokasi, peta situasi, peta tata ruang, hasil pengukuran BPN (Gambar Situasi, Peta Bidang, Surat Ukur dengan menyebutkan letak tanah, luas tanah, NIB dan batas-batas bidang tanah), peta dan analisis Penatagunaan Tanah, dan data fisik tanah lainnya.
      2. Kemudian ditegaskan bahwa data fisik tersebut di atas telah memenuhi syarat untuk mendukung penetapan haknya.
  6. ANALISA HAK ATAS TANAH YANG AKAN DITETAPKAN
    Di sini harus dilakukan analisi secara mendalam dan secara utuh atas seluruh aspek yang diperlukan bagi penetapan hak atas tanah dimaksud. Harus ditelaah semua pembiayaan yang akan dikeluarkan oleh subyek hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sini juga harus disajikan dan ditelaah seluruh syarat dan batasan (hak dan kewajiban) pemegang hak serta proses administrasi yang harus diikuti baik oleh subyek hak maupun oleh Kantor Pertanahan. Hal yang terakhir ini sangat diperlukan untuk nantinya melakukan pengendalian atas hak yang telah ditetapkan. Cara termudah untuk menetapkan hak dan kewajiban bagi subyek hak adalah dengan menurunkan seluruh aturan yang berkaitan dengan hak atas tanah, tentu tergantung jenis hak yang ditetapkan dan proses perolehan haknya.
    Diuraikan dapat dipastikan bahwa subyek hak memenuhi syarat dalam penetapan hak, obyek hak, hak dan kewajiban penerima hak, serta kewajiban Kantor Pertanahan dengan menyebutkan pasal-pasal yang terkait.
  7. KESIMPULAN
    1. Berdasarkan uraian tersebut permohonan hak tersebut dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan dengan alasan:
      1. Telah memenuhi persyaratan teknis, yuridis dan administratif.
      2. Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang .....................
    2. Bahwa pada saat pemeriksaan ke lokasi tidak terdapat keberatan dari pihak lain.
    3. Bahwa tanah yang dimohon seluas ............ sesuai Peta Bidang Tanah/ Surat Ukur tanggal ............ Nomor .................................. NIB ..............................
    4. Bahwa NJOP Tahun .................... adalah sebesar ..................... dan NPPTUKP Kabupaten/ Kota ..................... sebesar .....................

   Demikian Konstatering Rapport ini kami buat pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PETUGAS PEMERIKSA TANAH
(PETUGAS KONSTATASI)
Tanda tangan

Nama
NIP.
Tanda tangan

Nama
NIP.



Top